Partai Perindo Dukung Langkah Cepat Pemerintah dalam Reformasi Pendidikan Dokter Spesialis

JAKARTA – Partai Perindo menunjukkan dukungannya terhadap keputusan cepat pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada di sistem pendidikan dokter spesialis, khususnya di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Keputusan ini berkaitan dengan tindakan dari Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang berkomitmen untuk merombak sistem pendidikan kedokteran. Hal ini menyusul meningkatnya kasus kekerasan seksual yang melibatkan dokter peserta PPDS yang belakangan ini viral dan menjadi perhatian publik.

Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari, menyatakan bahwa Partai Perindo memberikan apresiasi terhadap langkah cepat ini. “Kami merasa prihatin dengan kondisi pendidikan program dokter spesialis yang ada saat ini. Kami mengapresiasi tindakan cepat dari kementerian dalam menangani keseluruhan sistem pendidikan dokter spesialis ini,” ujar Sri ketika ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, dikutip pada Kamis (24/4/2025).

Sri Gusni juga menegaskan harapan Partai Perindo agar pengawasan terhadap sistem pendidikan tersebut dapat dilakukan dengan lebih ketat guna mendukung langkah pemerintah dalam reformasi sistem tersebut. Menurutnya, pengawasan yang baik dapat menutup kemungkinan terjadinya kasus serupa di masa mendatang, yang tentunya memerlukan kerjasama dari semua pihak terkait.

“Ini memerlukan upaya pengawasan sistem regulasi yang efektif. Karena sebaik apapun sistem yang dirancang pemerintah untuk PPDS, akan tetap ada celah jika pengawasan tidak dilakukan dengan serius, membuka kemungkinan terjadinya kasus serupa,” tambahnya.

Sri Gusni menambahkan bahwa Partai Perindo juga mendorong kepala daerah untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Diharapkan langkah bersama ini dapat mewujudkan sistem pendidikan dokter spesialis yang lebih baik. “Kami mendorong para kepala daerah dan wakil kepala daerah kami untuk mengawasi peraturan ini di wilayah masing-masing. Kami juga membuka ruang komunikasi dengan para stakeholder dan ahli kesehatan untuk mengawasi bersama,” pungkasnya.