JAKARTA – Di balik gemerlapnya peluncuran mobil hibrida canggih, berlangsung lobi penting yang dapat mempengaruhi masa depan industri otomotif di Indonesia. Toyota, raksasa otomotif asal Jepang, secara terbuka mengajukan permohonan “diskon” atau kelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kepada pemerintah.

Permohonan ini bukanlah sekadar negosiasi bisnis biasa. Ini adalah langkah strategis yang menempatkan pemerintah pada dilema: memberikan kemudahan bagi investor besar untuk mempercepat adopsi teknologi hijau, atau tetap teguh pada tujuan membangun kemandirian industri komponen dalam negeri?

Tuntutan di Balik Senyum Manis

Dalam pertemuan penting dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, perwakilan dari Toyota Motor Corporation menyampaikan permohonan yang jelas: mereka ingin aturan TKDN untuk kendaraan elektrifikasi, khususnya hibrida, dibuat lebih fleksibel.

Saat ini, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi mobil elektrifikasi yang memenuhi syarat TKDN. Untuk mobil hibrida, misalnya, produsen harus melokalisasi lebih dari 100 komponen untuk dapat menikmati insentif tersebut.

Toyota sendiri telah menunjukkan komitmennya. Model andalan mereka seperti Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid telah berhasil mencapai TKDN di atas 40%. Namun, bagi mereka, itu masih belum memadai. Mereka melihat aturan yang kaku ini sebagai potensi hambatan di masa depan.