China Desak Penghapusan Tarif Sepihak AS

JAKARTA – Pemerintah China mendesak agar Amerika Serikat segera menghapus seluruh tarif sepihak yang dikenakan pada negaranya. Beijing juga membantah adanya spekulasi mengenai diskusi dengan Presiden AS Donald Trump untuk mencapai kesepakatan dagang, meskipun ada indikasi kemungkinan pelonggaran tarif dalam waktu dekat.

Juru Bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong, dalam pernyataan resmi pada konferensi pers rutin di Beijing, Kamis (24/4), menegaskan bahwa pencabutan tarif adalah langkah fundamental jika Amerika benar-benar ingin menyelesaikan perselisihan dagang kedua negara.

“Amerika Serikat seharusnya mendengarkan suara-suara rasional dari komunitas internasional dan dari dalam negerinya sendiri, serta mencabut semua tarif sepihak yang diberlakukan terhadap China,” ujar He, dikutip dari BERITA88, Jumat (24/4/2025).

He juga menolak klaim adanya kemajuan dalam komunikasi bilateral dengan Washington. Menurutnya, setiap laporan yang menyebut adanya pembicaraan tidak memiliki dasar dan tidak mencerminkan kenyataan. Dia mendesak AS untuk menunjukkan kesungguhan dan niat baik jika ingin melanjutkan dialog dagang.

Pernyataan ini adalah tanggapan langsung atas komentar Trump yang disampaikan sehari sebelumnya ketika ditanya tentang komunikasi dengan China. Trump mengatakan “semuanya masih berjalan” dan menambahkan bahwa “semuanya akan baik-baik saja” setelah pembicaraan selesai. Namun, hingga kini belum ada informasi resmi terkait dimulainya kembali perundingan dagang antara kedua negara.

Menurut laporan BERITA88, Presiden Trump telah berulang kali mencoba menjalin komunikasi dengan Presiden China Xi Jinping melalui telepon sejak kembali menjabat, namun Xi disebut belum merespons upaya tersebut.

Beijing diyakini sedang menunggu langkah konkret dari Washington, seperti penunjukan perwakilan khusus untuk berunding serta komitmen untuk menghormati kekhawatiran China, termasuk soal sanksi ekonomi dan isu Taiwan.

Perlu diketahui, tarif impor AS terhadap sejumlah produk asal China saat ini mencapai hingga 145%. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap performa ekspor Negeri Tirai Bambu, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi China.