Persiapan ASN BIN untuk Pindah ke IKN Dimulai Juni 2025

JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mendampingi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Komjen Pol. (Purn) Imam Sugianto, dalam kunjungan ke IKN pada Selasa (22/4). Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan menjelang pemindahan pegawai BIN ke IKN yang direncanakan akan dimulai pada Juni 2025.

Selama kunjungan tersebut, Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala BIN menginspeksi beberapa area, termasuk tempat berkantor dan hunian bagi pegawai BIN. Pemindahan tahap awal pegawai BIN dijadwalkan dimulai pada Juni 2025, dengan pegawai mulai menempati rumah susun (Rusun) BIN yang telah siap digunakan.

“Kami sudah lihat, tempatnya sangat representatif dan bisa langsung digunakan. Insyaallah mulai Juni, pegawai akan pindah ke IKN,” ujar Wakil Kepala BIN, Imam Sugianto, dalam pernyataan resminya, Kamis (25/4/2025).

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik rencana tersebut. “Untuk Rusun, nanti akan ada koordinasi lebih lanjut dengan tim kami agar pada 1 Juni sudah siap dihuni,” ungkap Basuki.

Sebelumnya, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, melaporkan bahwa pembangunan tahap pertama sudah siap untuk mendukung pemindahan ASN ke IKN. Beberapa infrastruktur dasar telah selesai untuk menunjang kegiatan sehari-hari.

Bimo menjelaskan bahwa pembangunan di Kawasan Istana, termasuk Istana Negara, Istana Garuda, lapangan upacara, dan Sekretariat Presiden sudah fungsional dengan bangunan pendukungnya. Kompleks Kemenko yang akan digunakan oleh ASN dapat menampung hingga 9.465 pegawai.

Bimo juga menyatakan bahwa kawasan perkantoran akan rampung pada Juni 2025. “Progres di Kawasan Istana, Kemenko, dan Kemensesneg serta ekosistemnya ditargetkan selesai pada bulan Juni 2025,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (23/4/2025).

Untuk melengkapi ekosistem perkantoran, fasilitas seperti minimarket, restoran, ATM, vending machine, dan kantor pos sudah tersedia di beberapa lokasi perkantoran dan hunian di IKN.

Selain itu, terkait hunian ASN, sudah tersedia 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), 17 menara hunian ASN, 5 menara hunian Paspampres, 2 menara hunian Polri, dan 2 menara hunian BIN yang sudah fungsional.