Pemimpin DPP Perindo: Kerja Keras dan Pencapaian Menjadi Kunci Peran Perempuan dalam Politik
JAKARTA – Tantangan bagi Perempuan di Arena Politik
Ranah politik tetap menjadi medan yang sarat tantangan bagi kaum perempuan. Pemimpin DPP Partai Perindo Bidang Kesehatan Masyarakat, Sri Gusni Febriasari, menegaskan bahwa perempuan perlu menunjukkan kemampuan mereka di dunia politik melalui kerja keras dan pencapaian.
Hal ini diungkapkan dalam acara Monthly Talk bertema “Penguatan Keterwakilan dan Peran Perempuan pada Legislatif” yang diadakan oleh ILUNI Universitas Indonesia. Dia menyoroti banyaknya stigma dan stereotip yang menghalangi perempuan untuk lebih aktif dalam politik. Bahkan, perempuan yang terjun ke politik sering dianggap sebelah mata.
“Ketika perempuan memilih untuk terjun ke dunia politik, kita dihadapkan pada stigma bahwa perempuan dianggap kurang mampu dibandingkan laki-laki. Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua,” ujarnya dalam diskusi yang disiarkan di kanal YouTube resmi ILUNI UI, Jumat (25/4/2025).

Dia juga menambahkan bahwa budaya patriarki masih menjadi kendala besar bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis. “Kita masih hidup dalam budaya yang menganggap bahwa perempuan tidak layak memimpin, bahkan terhadap laki-laki sekalipun,” tuturnya.
Untuk melawan stigma tersebut, dia mengajak kaum perempuan untuk fokus pada pengembangan diri, membangun kapabilitas dan memberikan kontribusi nyata di berbagai bidang. “Cara terbaik untuk melawan stereotip ini adalah dengan menunjukkan hasil melalui kerja keras dan pencapaian,” tegasnya.
Sri Gusni juga menyoroti soal affirmative action yang seharusnya mendukung keterwakilan perempuan minimal 30% di legislatif. Sayangnya, target ini belum tercapai.
“Hari ini, meskipun konstitusi telah mengatur affirmative action untuk perempuan, kenyataannya keterwakilan perempuan yang benar-benar terpilih masih jauh dari 30%,” terangnya, mengutip diskusi dengan Titi Anggraini dari Perludem.
Oleh karena itu, lanjut Sri Gusni, penting untuk membangun ekosistem politik yang sehat, yang tidak hanya sekadar mencatat angka keterwakilan, tetapi juga memastikan perempuan benar-benar dapat memberikan pengaruh dalam pembuatan kebijakan.
