Berita

Warga Jakarta Diimbau Hindari Beberapa Jalan pada Hari Buruh

Warga Jakarta Diimbau Hindari Beberapa Jalan pada Hari Buruh

JAKARTA – Menjelang Hari Buruh Internasional yang dikenal sebagai May Day, Polda Metro Jaya menyarankan kepada masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan pada Kamis (1/5/2025). Aksi turun ke jalan oleh ratusan ribu buruh diperkirakan akan terjadi pada hari tersebut.

Dalam unggahan di media sosial X, Polda Metro Jaya mengingatkan pengguna jalan untuk mencari alternatif rute selama peringatan May Day. “Kami mengimbau seluruh warga Jakarta untuk menghindari jalan menuju Monas; Sudirman; Thamrin; Tomang; Harmoni; Rawamangun; Senen; Tugu Tani dan DPR/MPR RI,” tulis akun @TMCPoldaMetroJaya, Rabu (30/4/2025).

Acara utama May Day akan berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat. “Kegiatan ini akan dipusatkan di Monas dengan kehadiran 200.000 buruh pada 1 Mei 2025,” lanjutnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengajak para buruh untuk merayakan Hari Buruh Internasional 2025 dengan damai dan tertib. Ia juga mengajak pekerja menyuarakan aspirasi mereka bersama-sama. Acara ini dijadwalkan akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Semua rekan buruh, mari kita rayakan May Day 2025 dengan aman dan damai. Mari kita suarakan perjuangan kita pada 1 Mei 2025 di Monumen Nasional bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto,” katanya, Selasa (29/4/2025).

Andi Gani juga menyoroti makna penting dari peringatan May Day 2025, yang menandai 60 tahun perjuangan buruh Indonesia. “Enam puluh tahun lalu terjadi pada 1 Mei, kita tetap berjuang di garis yang sama. Hidup buruh Indonesia!” serunya.

Ajakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai elemen serikat pekerja, yang berkomitmen menyampaikan tuntutan secara damai, termasuk isu upah layak, perlindungan pekerja, dan keadilan sosial. May Day 2025 diharapkan menjadi momentum penting untuk dialog antara pemerintah dan buruh, dengan harapan menghasilkan kebijakan yang lebih menguntungkan kesejahteraan pekerja.