Berita

Penggerebekan Rumah Mantan Presiden Korea Selatan dalam Kasus Dukun dan Hadiah Mewah

Penggerebekan Rumah Mantan Presiden Korea Selatan dalam Kasus Dukun dan Hadiah Mewah

SEOUL – Jaksa di Korea Selatan melakukan penggerebekan terhadap kediaman mantan presiden Yoon Suk-yeol pada hari Rabu. Penggerebekan ini merupakan bagian dari penyelidikan terhadap seorang dukun yang diduga menerima hadiah mewah untuk diserahkan kepada mantan ibu negara.

Presiden sebelumnya, Yoon, telah kehilangan semua kekuasaan dan hak istimewanya awal bulan ini setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan dekrit darurat militernya yang kontroversial pada 3 Desember. Dia harus meninggalkan kediaman presiden dan kembali ke rumah lamanya di distrik Seocho, Seoul.

Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, melaporkan bahwa jaksa menggerebek rumah Yoon sebagai bagian dari penyelidikan terkait dugaan hubungan keluarganya dengan seorang dukun yang kontroversial.

Dukun itu, Jeon Seong-bae, dicurigai menerima kalung berlian, tas mewah, dan ginseng—obat kesehatan yang bernilai ribuan dolar—dari seorang pejabat tinggi Gereja Penyatuan dan menyerahkannya kepada istri Yoon, Kim Keon-hee.

Jeon mengklaim bahwa dia kehilangan hadiah-hadiah tersebut dan tidak pernah memberikannya kepada Kim. Namun, media lokal melaporkan bahwa jaksa penuntut sudah mendapatkan pesan teks dari pejabat gereja yang meminta pengembalian kalung berlian tersebut.

Jaksa berusaha memverifikasi kebenaran dugaan pengiriman hadiah itu dan melihat apakah ibu negara saat itu pernah menerimanya.

Yoon dan Kim juga menghadapi kritik atas dugaan hubungan dengan dukun lainnya, dengan beberapa pihak menuding Yoon memindahkan kantor kepresidenan pada awal masa jabatannya di 2022 berdasarkan saran perdukunan.

Kim juga sempat diselidiki tahun lalu atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi, setelah bukti video menunjukkan dia menerima tas desainer seharga USD2.200.

Skandal ini menurunkan peringkat persetujuan Yoon yang sudah rendah, berkontribusi pada kekalahan besar partainya dalam pemilihan umum April lalu karena gagal mendapatkan kembali mayoritas di Parlemen. Yoon kemudian menuduh adanya kecurangan pemilu dan kebuntuan legislatif sebagai alasan usahanya yang singkat untuk menangguhkan pemerintahan sipil.