Kebijakan Bahlil tentang Sumur Minyak Ilegal Tingkatkan Kepastian Hukum dan Partisipasi UMKM

JAKARTA – Inisiatif Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk melegalkan sumur minyak ilegal mendapatkan sambutan positif. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Abdul Rahman Farisi, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, menyatakan bahwa kebijakan ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, memberdayakan pelaku UMKM, dan memperkokoh fondasi energi nasional.

“Langkah Menteri Bahlil sudah tepat. Dengan melegalkan, sumur minyak ilegal akan memberikan kepastian dan kebijakan afirmasi bagi pelaku usaha kecil,” ujarnya, Sabtu (5/3/2025).

Abdul Rahman menyoroti bahwa kebijakan ini membuka peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam sektor migas, yang selama ini dianggap eksklusif. “Ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Prabowo mulai memberikan afirmasi dengan memberikan ruang kepada pelaku UMKM untuk memasuki sektor migas,” tambahnya.

Ke depannya, kebijakan ini diyakini menjadi langkah awal dalam proses penyederhanaan regulasi di sektor energi. “Ini juga menjadi langkah awal dalam penyederhanaan regulasi usaha sektor migas sehingga semakin memudahkan dalam mencapai target 1 juta barel per hari,” jelas mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah sedang merancang Peraturan Menteri ESDM yang akan menjadi dasar hukum untuk pengelolaan sumur minyak ilegal di berbagai wilayah Indonesia.

“Kita punya banyak pengeboran ilegal. Sekitar 10-20 ribu barel per hari. Kita ingin semua ini harus memiliki payung hukum. Agar masyarakat kita dalam mengelola sumur minyak itu dalam keadaan yang baik. Tidak dikejar-kejar oleh oknum. Kita memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” kata Bahlil di Gedung Kementerian ESDM.

Abdul Rahman juga menambahkan bahwa sebagai Ketua Umum Partai Golkar, langkah Bahlil menunjukkan arah kepemimpinan partai yang visioner dan solutif. “Kami di Partai Golkar mendukung penuh inisiatif ini. Ini bukan hanya soal energi, tapi juga soal keadilan ekonomi. Kebijakan ini selaras dengan semangat Golkar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan pemerataan,” katanya.