politik

Prabowo Siap Berdialog dengan Forum Purnawirawan TNI yang Serukan Pemakzulan Gibran

Prabowo Siap Berdialog dengan Forum Purnawirawan TNI yang Serukan Pemakzulan Gibran

JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terbuka untuk bertemu dengan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyerukan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dudung menjelaskan bahwa Prabowo selalu menganggap aspirasi yang datang sebagai hal yang penting dan tidak menimbulkan masalah.

“Bahkan beliau (Prabowo) akan memberikan kesempatan untuk bertemu dengan mereka (forum purnawirawan TNI). Tidak ada masalah,” ujar Dudung kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Dudung menambahkan, Prabowo telah menunjukkan kebijaksanaannya dalam menanggapi aspirasi tersebut. Namun demikian, sebagai presiden, Prabowo tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut secara langsung.

“Presiden sangat bijak dan menekankan pentingnya mengikuti jalur konstitusional karena presiden tidak bisa langsung menjawab seperti itu,” jelasnya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu juga menilai bahwa aspirasi yang disampaikan tidak dapat dianggap sebagai representasi dari Forum Purnawirawan TNI resmi. Sebab, organisasi purnawirawan seperti Pepabri, PPAD, PPAL, dan PPAU tidak memberikan aspirasi serupa.

“(Aspirasi) menyebut forum purnawirawan (TNI), tetapi menurut saya, forum resmi purnawirawan tidak menyampaikan hal seperti itu,” tambahnya.

Diketahui, ratusan purnawirawan perwira TNI menyampaikan delapan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto, salah satunya mendesak pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa tokoh yang turut menandatangani delapan tuntutan tersebut antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Dalam dokumen tersebut, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno juga turut menandatangani sebagai pihak yang ‘mengetahui’. Dokumen ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.