Thailand Ajukan Diri untuk Bergabung dengan BRICS dengan Dukungan Rusia

JAKARTA – Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2025, Thailand secara resmi menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan aliansi BRICS. Sebagai tetangga Indonesia, Thailand mendapat dukungan dari Rusia guna mempercepat proses keanggotaannya.

Permohonan ini diajukan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Moskow pada 28 April, antara Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov. Pertemuan tersebut juga membahas kerja sama di bidang perdagangan bebas, kedokteran nuklir, serta pertukaran budaya.

Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Rusia, yang dikutip Rabu (6/5), “Thailand menegaskan komitmennya untuk menjadi anggota penuh BRICS dan meminta dukungan Rusia. Pihak Rusia menyambut positif permintaan tersebut.”

Thailand bersama Republik Kongo adalah dua negara terbaru yang mengajukan diri untuk bergabung dengan BRICS, menambah jumlah total negara yang tertarik menjadi anggota menjadi 47. Aliansi ini semakin menarik minat dari negara berkembang sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi global yang dominan saat ini.

Sejak membuka kebijakan ekspansi pada 2023, BRICS telah menerima Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab sebagai anggota baru. KTT 2025 yang akan diadakan di Kazan, Rusia, diperkirakan menjadi momen penting untuk perluasan lebih lanjut.

Rusia, salah satu pendiri BRICS, memiliki peran signifikan dalam proses seleksi anggota baru. Negara ini secara terbuka mempromosikan perluasan aliansi untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi sanksi Barat.

Thailand, yang selama ini menjaga keseimbangan hubungan antara AS dan China, tampaknya sedang memperkuat kemitraan dengan negara-negara Timur. “Permintaan Thailand menunjukkan adanya tren global di mana negara-negara berkembang mencari alternatif sistem keuangan yang tidak didominasi oleh dolar,” ungkap Dr. Rizal Basri, pengamat ekonomi politik dari Universitas Indonesia.

BRICS terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan di antara para anggotanya, mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Pada tahun 2024, 30% dari total perdagangan internal BRICS diproyeksikan akan menggunakan mata uang non-AS.