Rencana Barak Militer Menjadi Program Nasional, Sosiolog: Refleksi Krisis Pendidikan

JAKARTA – Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mengubah barak militer menjadi tempat pembinaan bagi anak-anak bermasalah sebagai program berskala nasional. Langkah ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat.

Rachmad Kristiono Dwi Susilo, Dosen Sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), mengemukakan bahwa pendekatan militer dalam pembinaan karakter anak-anak dapat mencerminkan kurangnya kepercayaan terhadap sistem pendidikan formal saat ini.

Menurutnya, pembentukan akhlak dan perilaku anak tak bisa sepenuhnya diserahkan pada satu entitas atau lembaga saja, tetapi perlu melibatkan elemen sosial lainnya seperti keluarga, komunitas, agama, dan lingkungan yang lebih luas.

Rachmad berpendapat bahwa nilai-nilai seperti disiplin dan patriotisme memang bisa diajarkan lewat pendekatan militer. Namun, ia menekankan bahwa pendekatan ini tidak boleh menjadi satu-satunya metode atau diterapkan tanpa pemahaman yang mendalam mengenai latar belakang sosial anak.

“Dalam perspektif sosiologi, unit sosial terkecil adalah keluarga. Di sinilah budi pekerti dan adab anak pertama kali dibentuk. Sebelum memutuskan pendekatan pembinaan, kita harus memahami latar belakang sosial anak-anak tersebut. Banyak dari mereka yang berperilaku menyimpang berasal dari keluarga yang tidak utuh, memiliki akses pendidikan terbatas, atau hidup di lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya fokus pada disiplin dan rasa takut tidak akan menyelesaikan masalah secara mendalam,” jelas Rachmad.

Rachmad mengkritik pendekatan cepat yang hanya menitikberatkan pada efek jera. Menurutnya, perubahan karakter yang didorong oleh rasa takut tidak akan bertahan lama. Pendidikan harus melalui proses bertahap dan konsisten, bukan instan.

Ia menambahkan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan teknik indoktrinasi atau pembentukan disiplin tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan sosiologis anak dapat berisiko menimbulkan masalah lebih lanjut. Salah satu kekhawatiran adalah ketidakcocokan antara nilai-nilai yang diterapkan di barak militer dengan kebutuhan psikososial anak-anak yang mungkin memiliki latar belakang berbeda.

“Melalui pendekatan sistemik yang menyertakan asesmen terhadap setiap anak untuk memahami penyebab kenakalan atau masalah perilaku mereka secara lebih spesifik. Pendekatan ini dapat mencakup identifikasi apakah masalah anak berasal dari faktor individual, psikologis, atau bahkan sosiologis,” lanjutnya.

Dengan temuan tersebut, kurikulum perbaikan akhlak dapat disesuaikan, tidak hanya terfokus pada indoktrinasi. Dengan demikian, pendidikan yang diberikan akan lebih relevan dengan kebutuhan masing-masing anak dan efektif dalam membentuk karakter mereka.

“Pendidikan moral dan karakter harus kembali ke lembaga pendidikan yang berkompeten di bidang tersebut. Kita harus memperkuat peran keluarga sebagai pusat pendidikan moral pertama bagi anak-anak. Penting untuk memastikan bahwa pendekatan militeristik dalam pendidikan tidak berkembang sebelum diuji secara ilmiah dan sosial. Jangan sampai kebijakan seperti ini merugikan dan memperburuk kondisi anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan lebih holistik dan berbasis pemahaman terhadap latar belakang mereka,” tutupnya.