Abdul Rahman Farisi Dukung Kebijakan Bahlil, Soroti Hilirisasi dan Kedaulatan SDA

JAKARTA – Abdul Rahman Farisi, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terus memperjuangkan kedaulatan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama nikel dan minyak bumi.

Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam sebuah diskusi dengan tema ‘Arah Kebijakan Geostrategi dan Geopolitik Indonesia’ yang diadakan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Abdul Rahman menyampaikan bahwa keputusan pemerintah untuk terus melanjutkan kebijakan penghentian ekspor bijih nikel sejak 2020 memperlihatkan tekad untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

“Apa yang disampaikan Menteri Bahlil menunjukkan dukungan terhadap kepentingan nasional. Kami mendukung upaya menjaga kedaulatan sumber daya alam dan memastikan nilai tambah dinikmati di dalam negeri,” ujarnya, Jumat (9/5/2025).

Abdul Rahman menilai tuntutan dari negara-negara maju terhadap kebijakan tersebut menunjukkan masih kuatnya kepentingan luar untuk mempertahankan pola lama perdagangan bahan mentah.

“Paradigma lama yang menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah harus diakhiri. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional,” tambahnya.

Selain itu, Abdul Rahman juga menyoroti strategi baru Bahlil sebagai Menteri ESDM dalam mencapai target lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Strategi seperti identifikasi sumber baru di Natuna memberi harapan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan memperluas basis produksi domestik,” ujar mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.

Menurut Abdul Rahman, langkah hilirisasi dan penguatan sektor energi harus dipandang sebagai kebijakan ekonomi jangka panjang, bukan sekadar program sektoral.

“Hilirisasi adalah bagian dari agenda besar restrukturisasi ekonomi nasional. Diperlukan kesinambungan kebijakan dan pengawasan yang konsisten agar manfaatnya dirasakan secara luas,” tukasnya.