Kontroversi TNI Mengamankan Kejaksaan, DPP PGNR Tegaskan Sudah Sesuai Prosedur

JAKARTA – Keterlibatan TNI dalam memberikan pengamanan kepada Kejaksaan telah memicu diskusi di kalangan publik. Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR) menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh TNI sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Ketua Umum DPP PGNR, Oktaria Saputra, menyatakan bahwa upaya pengamanan oleh TNI ini bukanlah hal baru. Nota kesepahaman antara kedua institusi ini sudah terjalin sejak tahun 2018.

Di samping itu, ada juga personel militer yang ditempatkan di bagian militer di Kejaksaan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sudah dipersiapkan dengan matang, dan kini mulai diterapkan secara bertahap di lingkungan Kejaksaan.