Misi Kemanusiaan Kementerian HAM di Nduga: Solusi Rekonsiliasi dan Perdamaian untuk Papua

JAKARTA – Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Nicholay Aprilindo mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (17/4/2025). Dalam kunjungannya ini, ia bertemu dengan ratusan pengungsi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Dalam kegiatan tersebut, Nicholay didampingi oleh Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, tokoh muda Papua asal Nduga Samuel Tabuni, komunitas adat, dan anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan. “Tujuan utama dari misi ini adalah misi kemanusiaan, untuk memastikan bahwa persoalan di tanah Papua dapat kita selesaikan melalui pendekatan kemanusiaan, yakni rekonsiliasi dan perdamaian,” ujar Nicholay dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

“Ini adalah semangat utama kami hadir di Kabupaten Nduga untuk bertemu dengan pengungsi yang sudah lama tidak dapat kembali ke rumah mereka akibat konflik,” lanjutnya.

Dia menambahkan bahwa permasalahan di Papua sangat kompleks dan harus diurai satu per satu, dimulai dari aspek kemanusiaan. Diharapkan, dengan pendekatan kemanusiaan melalui rekonsiliasi dan perdamaian, kondisi Papua bisa berangsur membaik dan menjadi lebih aman serta damai.

“Seperti yang ditekankan oleh Pak Menteri HAM, kemanusiaan dalam konteks rekonsiliasi dan perdamaian harus menjadi senjata utama dalam penyelesaian masalah, sehingga semua pihak dapat bertemu tanpa adanya lagi kekerasan, peperangan, penindasan, dan saling curiga, yang bahkan dapat berujung pada kematian, termasuk jatuhnya korban dari masyarakat sipil, perempuan, dan anak-anak,” imbuhnya.

Nicholay memperoleh berbagai penemuan dalam pertemuannya dengan para pengungsi di Kabupaten Nduga. Temuan-temuan ini akan menjadi bahan penting dalam upaya penanganan masyarakat terdampak konflik, termasuk penyelesaian konflik itu sendiri.

Hal yang paling banyak disampaikan para pengungsi adalah keinginan untuk mendapatkan kepastian rasa aman agar mereka bisa segera kembali ke rumah masing-masing. “Apalagi banyak anak-anak yang masih harus belajar di pengungsian, hal ini tentu harus menjadi perhatian,” tutup Nicholay.