Ukraina Hadapi Utang Rp41,7 Triliun, Rp10,6 Triliun Jatuh Tempo Segera

JAKARTA – Ukraina belum berhasil mencapai kesepakatan restrukturisasi utang dengan kelompok kreditor internasional yang dipimpin oleh hedge fund. Akibatnya, Ukraina gagal melunasi pembayaran sebesar USD665 juta atau setara dengan Rp10,6 triliun (kurs Rp16.065 per USD) kepada kreditor internasional.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan Ukraina dalam pernyataannya pada akhir pekan lalu. Pembayaran tersebut berkaitan dengan sekuritas yang berhubungan dengan PDB, yang merupakan utang terkait pertumbuhan ekonomi, dengan total mencapai USD2,6 miliar atau setara dengan Rp41,7 triliun, di mana sebesar USD665 juta akan jatuh tempo pada 2 Juni 2025.

Pada awalnya, Ukraina dijadwalkan untuk membayar utang ini setahun yang lalu, namun moratorium atas pembayaran obligasi yang disetujui oleh otoritas di Kiev memungkinkan negara yang kekurangan dana tersebut untuk menghindari gagal bayar. ‘Moratorium itu akan tetap berlaku sampai utangnya direstrukturisasi,’ jelas pihak kementerian.

Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan pada tahun 2024 dengan kreditor internasional, klausul gagal bayar silang yang sebelumnya dikenal telah dihapus. Klausul tersebut sebelumnya menetapkan bahwa kegagalan membayar surat utang GDP dapat memicu default pada utang lainnya, termasuk obligasi internasional.

Dengan penghapusan klausul ini, Ukraina tidak diwajibkan untuk menyatakan default pada obligasi internasionalnya, tegas kementerian. Pada bulan April, otoritas Ukraina mengungkapkan bahwa mereka belum berhasil mencapai kesepakatan untuk merestrukturisasi sebagian dari utang negara, dengan nilai nominal sebesar USD3,2 miliar atau sekitar Rp51,4 triliun.

Menurut laporan, Ukraina menawarkan dua opsi kepada investor selama pembicaraan yang tidak berhasil tersebut, termasuk pertukaran penuh obligasi sovereign dengan membuka kembali catatan yang ada. Namun, kreditor dilaporkan hanya menyetujui restrukturisasi pembayaran Mei dan menuntut lebih dari USD400 juta dalam bentuk tunai, serta konversi lebih dari USD200 juta menjadi obligasi baru – sebuah kondisi yang ditolak Kiev.