AS Instruksikan Keluarga Militer Tinggalkan Timur Tengah Akibat Kondisi Genting
AS Instruksikan Keluarga Militer Tinggalkan Timur Tengah Akibat Kondisi Genting
WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengeluarkan instruksi bagi beberapa staf untuk meninggalkan kedutaan di Baghdad. Keluarga anggota militer AS juga diminta untuk keluar dari Timur Tengah seiring dengan meningkatnya ancaman dari Iran yang berencana akan menyerang seluruh pangkalan militer AS di wilayah tersebut jika negosiasi nuklirnya gagal.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa keputusan untuk mengurangi jumlah staf di kedutaan di Irak didasarkan pada analisis terbaru mereka.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Pete Hegseth memberikan izin kepada anggota keluarga militer AS yang ditempatkan di berbagai kawasan Timur Tengah untuk meninggalkan wilayah tersebut, menurut pernyataan resmi dari Pentagon.
Tidak ada rincian ancaman yang spesifik disebutkan, namun sebuah wawancara yang diterbitkan New York Post mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump semakin meragukan keberhasilan negosiasi untuk menetapkan batasan baru pada program nuklir Iran.
Sementara itu, Iran telah menyatakan ancaman untuk menyerang seluruh pangkalan militer AS di Timur Tengah jika terjadi konflik — yang dapat dipicu oleh kegagalan perundingan nuklir Iran dan berujung pada serangan terhadap fasilitas nuklir Teheran.
“Saya sangat berharap hal itu tidak akan terjadi dan perundingan mencapai kesepakatan,” ujar Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh dalam pernyataan yang disiarkan televisi, sebagaimana dikutip dari Gulf News.
“Namun, jika tidak, dan konflik dipaksakan kepada kita, pihak lain pasti akan mengalami kerugian yang lebih besar. Kami akan menargetkan seluruh pangkalan AS di negara tuan rumah tanpa ragu,” tambahnya.
Israel Siap Serang Iran?
Pejabat AS telah diberitahu bahwa Israel siap untuk melancarkan operasi militer ke Iran, yang menjadi salah satu alasan mengapa pemerintahan Trump menyarankan beberapa warga Amerika untuk meninggalkan Timur Tengah. Hal ini diungkapkan oleh sumber-sumber pemerintah AS yang dikutip dari CBS News.
