3 Negara Afrika Barat Siap Perkenalkan Mata Uang Baru untuk Menantang Dolar

JAKARTA – Burkina Faso, Mali, dan Niger, yang berada di Afrika Barat, mengumumkan rencana untuk memperkenalkan mata uang baru. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh ekonomi dari mantan penjajah serta dominasi mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan franc CFA.

Pengumuman pertama kali disampaikan pada 2023, terinspirasi oleh inisiatif serupa dari kelompok negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Ketiga negara yang kini dipimpin oleh pemerintahan militer berharap mata uang baru ini dapat melambangkan kedaulatan dan pembebasan dari warisan kolonial Prancis.

“Mata uang ini adalah langkah awal untuk membebaskan diri dari warisan penjajahan,” ujar Jenderal Abdourahmane Tiani, kepala pemerintahan militer di Niger, menurut laporan BERITA88, Senin (11/5).

Selain pembahasan mengenai mata uang, Burkina Faso, Mali, dan Niger juga membentuk aliansi pertahanan yang dikenal sebagai Aliansi Negara-Negara Sahel (Alliance of Sahel States/AES). Namun, detail lebih lanjut tentang peluncuran mata uang tersebut, termasuk mekanisme pembentukan dan implementasinya, masih belum tersedia.

Para analis menilai bahwa meluncurkan mata uang baru di tingkat regional bukanlah tugas yang mudah. Keberhasilan mata uang baru sangat tergantung pada stabilitas politik dan ekonomi, serta kepercayaan publik dan pasar global. Saat ini, ketiga negara menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur keuangan, kondisi ekonomi domestik, dan legitimasi pemerintahan.

“Meluncurkan mata uang baru lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan BRICS belum sepenuhnya berhasil dengan rencana mata uang bersama mereka, apalagi negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbatas seperti Burkina Faso, Mali, dan Niger,” tambah seorang analis.

Banyak pihak menilai bahwa wacana ini masih bersifat politis dan simbolik, sebagai bentuk pernyataan terhadap kekuatan asing, dibandingkan rencana yang siap dilaksanakan. Kurangnya perkembangan di lapangan juga menambah keraguan terhadap keseriusan dan kapabilitas pemerintah ketiga negara dalam merealisasikan proyek mata uang bersama.