3 Penyebab Utama Dana BSU 2025 Belum Dicairkan!

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menguraikan tiga alasan utama mengapa Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2025 masih belum dicairkan. Program bantuan pemerintah yang berupa subsidi gaji atau upah ini diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, yang dibayarkan sekaligus dengan total Rp600.000.

Sampai saat ini, BSU telah disalurkan kepada 11,46 juta pekerja dari target total penerima sebanyak 17,3 juta. Bantuan ini ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta yang sesuai dengan kriteria UMP/UMK.

Langkah-langkah stimulus ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan memastikan perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan serta sektor-sektor strategis.

Melalui platform media sosial resmi, Kemnaker menjelaskan bahwa para pekerja perlu mempertimbangkan beberapa hal untuk mengetahui alasan BSU belum dicairkan. Mari kita periksa, mungkin Anda mengalami salah satu hal berikut:

3 Penyebab Utama Dana BSU 2025 Belum Dicairkan:

1. Belum Memenuhi Syarat Sesuai Ketentuan Permenaker No. 5 Tahun 2025

Kriteria penerima BSU 2025 adalah warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan. Mereka harus menjadi peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 April 2025 dan masuk dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PU), serta menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp3.500.000.

2. Sudah Menerima Bantuan Lain, Seperti PKH di Tahun yang Sama

BSU diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang belum menerima program keluarga harapan atau PKH dalam tahun anggaran yang sama sebelum BSU diberikan.

3. Ada Kendala pada Data Rekening, Misalnya Rekening Tidak Aktif atau Tidak Sesuai

Jika Anda sebenarnya memenuhi syarat untuk menerima BSU tetapi mengalami masalah dengan rekening, bantuan tetap dapat disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero). Lakukan pengecekan secara mandiri di bsu.kemnaker.go.id dan terus pantau pembaruan di media sosial resmi Kemnaker.