Pembukaan Blokir Anggaran Rp86,6 Triliun oleh Kemenkeu, Dukungan untuk Program Prioritas Prabowo

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengaktifkan kembali anggaran sejumlah Rp86,6 triliun untuk 99 Kementerian/Lembaga (K/L). Tindakan ini diambil guna menjamin kelancaran pelaksanaan program-program prioritas pemerintah yang telah direncanakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, Rp33,1 triliun dialokasikan untuk 23 K/L baru yang merupakan hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih, sementara Rp53,49 triliun dialokasikan untuk 76 K/L lama.

“Di dalam Kabinet Merah Putih terdapat 23 kementerian dan lembaga hasil restrukturisasi, dan hingga saat ini telah dialokasikan sebesar Rp33,1 triliun. Untuk 76 kementerian dan lembaga lainnya, sebesar Rp53,49 triliun telah dialokasikan, menjadikan totalnya Rp86,6 triliun,” ungkap Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

Menurut Suahasil, pembukaan blokir anggaran ini mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo setelah diajukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 7 Maret 2025. Sebelumnya, Kemenkeu telah melakukan efisiensi belanja tahun 2025 terhadap 99 K/L sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.

Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan, bersama seluruh Kementerian/Lembaga, telah melakukan penajaman dan relokasi anggaran, serta membuka blokir sesuai dengan hasil efisiensi belanja yang diinstruksikan oleh Presiden untuk prioritas pembangunan nasional. Jumlah sebesar Rp86,6 triliun telah dibuka blokirnya sehingga dapat digunakan untuk belanja kembali,” jelas Suahasil.

Pembukaan blokir anggaran ini menunjukkan dampak positif terhadap realisasi belanja K/L. Suahasil memaparkan bahwa realisasi belanja pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp24,4 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp83,6 triliun pada Februari 2025, dan melonjak signifikan menjadi Rp196,1 triliun pada Maret 2025.

“Ini yang kita sebut sebagai akselerasi belanja. Sudah sekitar 16,9% dari total belanja yang ada di dalam APBN. Ini sejalan dengan persentase pendapatan dan juga persentase belanja negara. Kami akan terus memantau sehingga K/L bisa terus belanja dan meningkatkan dukungan untuk prioritas-prioritas pembangunan,” pungkas Suahasil.