politik

Kang Dedi Rencanakan Gaji Warga Jakarta Rp10 Juta Per Bulan, Chico Hakim: Salah Hitung Karena Terlalu Bersemangat

JAKARTA – Respon Chico Hakim atas Rencana Dedi Mulyadi

Staf Khusus Gubernur Jakarta di Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim yang dikenal sebagai Chico Hakim, merespons wacana yang diusung Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Mulyadi berencana memberikan gaji sebesar Rp10 juta setiap bulan bagi setiap kepala keluarga (KK) di Jakarta jika ia memimpin kota tersebut. Chico berpendapat bahwa semangat tinggi Dedi Mulyadi mungkin membuatnya kurang teliti dalam perhitungan.

“Kang Dedi salah menghitung. Jika 2 juta KK x Rp10 juta/bulan = Rp20 triliun/bulan, maka Rp20 triliun x 12 bulan = Rp240 triliun per tahun. Mungkin karena terlalu semangat, jadi ada kesalahan hitung,” ucap Chico pada hari Minggu (11/5/2025).

Baca juga: Viral Dedi Mulyadi Dirujak Warganet Gegara Bandingkan Harga Beras dan Skincare

Chico tetap memberikan apresiasi terhadap niat baik Dedi Mulyadi (KDM) yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selaras dengan tujuan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

“Namun, niatnya baik kok. Sama halnya dengan Pak Pram (Pramono Anung) yang juga berkeinginan menyejahterakan warganya,” tambahnya.

Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp91,34 triliun.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim berhasil menghemat anggaran hingga Rp1,5 triliun melalui penyisiran APBD 2025.

Baca juga: Dedi Mulyadi The Next Jokowi? Parpol Harus Hadirkan Pemimpin yang Bisa Beri Solusi

Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran, yang diterjemahkan ke dalam Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025.

“Kami telah menandai di seluruh area, dengan nilai mencapai Rp1,548 triliun,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata di Balaikota Jakarta.

“Kami telah melakukan proses penyisiran alokasi anggaran di Pemprov DKI yang ingin diefisiensikan. Seperti dalam Inpres, ada 7 area yang kami lakukan penyisiran melalui forum Asisten (Setda DKI). Setiap Asisten mengadakan forum dengan masing-masing SKPD,” jelasnya.