Diskusi Indonesia-Inggris Mengenai Kolaborasi dalam Transisi Energi

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baru-baru ini menyambut delegasi dari Pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Menteri Iklim, HE Kerry McCarthy MP, pada hari Kamis (17/4). Dalam kesempatan ini, fokus pembicaraan adalah kerja sama dalam proses transisi energi yang adil serta pengembangan ekonomi hijau yang inklusif.

Pembahasan juga mencakup reformasi struktural Indonesia untuk mempersiapkan aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dukungan dari Inggris, sebagai anggota OECD, diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, menegaskan komitmen Indonesia untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Elen menjelaskan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sesuai dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kemenko Bidang Perekonomian telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025,” ujar Elen dalam siaran persnya.

Satgas ini memiliki empat kelompok kerja yang fokus pada transisi energi dan pengurangan emisi di sektor hulu, pengembangan industri hijau dan pengurangan emisi di sektor hilir, pembiayaan dan investasi untuk proyek hijau, serta memastikan transisi ini adil bagi seluruh masyarakat.

Salah satu pencapaian konkret yang segera diwujudkan adalah pendanaan sejumlah USD1,2 juta dari konsorsium Standard Chartered untuk ACWA Power dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 60 MW di Saguling. Selain itu, dukungan dari perusahaan energi BP dalam mengembangkan teknologi rendah karbon melalui penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) serta pemanfaatan karbon (CCUS) di proyek Tangguh.

Deputi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Wilayah, Rachmat Kaimuddin, menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan investasi besar dalam mengembangkan energi bersih. “Sejalan dengan komitmen untuk transisi energi, pemerintah sedang menyusun peraturan yang membatasi penggunaan pembangkit berbasis batu bara atau energi fosil, kecuali untuk proyek yang telah memiliki kontrak,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa pengurangan emisi merupakan bagian penting dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), dengan target pengembangan pembangkit energi terbarukan sebesar 41 GW dalam satu dekade mendatang. “Pemerintah juga menyediakan berbagai insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik (EV), termasuk pembebasan bea masuk impor komponen dengan persyaratan produksi tertentu,” jelas Eniya.