Yordania Paksa 101 Warga Palestina Tinggalkan Kamp Pengungsi untuk Proyek Baru
AMMAN
Otoritas di Yordania dilaporkan melakukan pengusiran paksa terhadap sekitar seratus warga Palestina dari kamp pengungsi yang tidak resmi demi membuka jalan bagi proyek konstruksi baru.
Human Rights Watch (HRW) menyampaikan minggu ini bahwa Pemerintah Daerah Amman Raya (GAM) di ibu kota Yordania menghancurkan 25 rumah dan toko-toko di kamp Al-Mahatta pada bulan November dan Desember tahun lalu.
Pembongkaran ini menyebabkan 101 orang harus meninggalkan tempat tinggal mereka.
Walaupun kamp Al-Mahatta tidak diakui secara resmi sebagai kamp pengungsi oleh pemerintah Yordania, kamp ini menampung sekitar 8.000 warga Palestina yang keluarganya diusir oleh pasukan pendudukan Israel selama Nakba 1948.
Tindakan pengusiran dan pembongkaran ini dilakukan Yordania untuk membuka jalan bagi proyek urbanisasi baru yang sedang dikerjakan oleh otoritas Amman. Pada bulan Desember, kota tersebut mengumumkan “Rencana Strategis” empat tahunnya yang berlaku hingga 2026.
Proyek ini mencakup peningkatan ruang hijau, perbaikan sistem lalu lintas, dan pengurangan kepadatan di area dan permukiman yang tidak diakui.
Menurut laporan HRW, warga yang digusur tidak diajak berkonsultasi dengan baik, dan mereka juga tidak mendapat pemberitahuan yang cukup, kompensasi, atau bantuan untuk relokasi.
Mereka menyatakan hanya diberi “pemberitahuan dua minggu hingga satu bulan” untuk meninggalkan rumah mereka dan “janji lisan samar-samar mengenai kompensasi sebesar 80 dinar Yordania (USD113) per meter persegi, dengan transparansi terbatas terkait proses atau jangka waktu.”
Wali Kota Amman, Yousef Al-Shawarbeh, menyatakan bahwa penduduk Palestina yang mengungsi tidak berhak menerima kompensasi karena mereka dianggap “melanggar hak milik negara,” dan kota tersebut justru menawarkan “sumbangan” kepada mereka.
Adam Coogle, wakil direktur HRW untuk Timur Tengah, menyatakan, “Mengusir keluarga dan mengganggu mata pencaharian mereka tanpa perlindungan yang memadai dan kompensasi yang adil membuat puluhan orang tidak memiliki tempat untuk mencari bantuan.”
