BEKASI

Rezekinta Sofrizal, Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia, mengimbau Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menghentikan program yang mengirim anak nakal ke Barak Militer. Program ini juga sudah dilaporkan ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kami mendesak agar Dedi Mulyadi menghentikan program tersebut dan tidak melibatkan institusi militer dengan alasan mendisiplinkan anak,” ujar Rezekinta di Babelan, Kabupaten Bekasi, Senin (12/5/2025).

Pada Kamis, 8 Mei 2025, Rezekinta mendampingi Adhel Setiawan, seorang wali murid dari Babelan, Kabupaten Bekasi, melaporkan program ini ke Komnas HAM. Menurutnya, pendidikan di barak militer tidak ramah anak.

“Dari sudut pandang pendidikan, pendidikan militer tidaklah manusiawi, tidak demokratis, dan tidak menggali potensi anak. Pendidikan militer lebih bersifat menaklukkan daripada membangun kesadaran anak. Kepatuhan muncul bukan dari kesadaran, melainkan karena takut,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan bergaya militer seringkali melibatkan bentakan, makian, serta perlakuan yang tidak pernah dialami anak di lingkungan pendidikan sebelumnya.

“Ketika anak dididik dengan gaya militer, mereka tidak lepas dari bentakan, mungkin makian, atau tindakan-tindakan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya di sekolah, seperti merayap, berguling, dan memakai atribut militer,” ujarnya.

Rezekinta menyarankan agar pemberdayaan orang tua dilakukan untuk mengubah perilaku anak nakal menjadi lebih baik.

“Apa peran masyarakat dan orang tua? Diberi ilmu parenting agar mereka bisa mendidik anak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat,” katanya.