LBH Pendidikan: Hentikan Program Anak Bermasalah di Barak Militer

Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia, Rezekinta Sofrizal, menyerukan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar menghentikan kebijakan pengiriman anak bermasalah ke Barak Militer. Menurutnya, program ini tidak menunjukkan sisi kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam penanganan permasalahan anak.

Program tersebut, yang saat ini menjadi perhatian publik, telah dilaporkan kepada Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk protes terhadap pendekatan yang dinilai tidak manusiawi. LBH Pendidikan Indonesia menegaskan bahwa solusi semacam ini tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan sebaiknya digantikan dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif.

Langkah yang diambil oleh LBH Pendidikan Indonesia ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dalam penanganan anak bermasalah tetap menghormati hak-hak mereka dan memprioritaskan metode yang mendukung perkembangan positif anak.