Kadin Adakan Halalbihalal Bersama KKP, Diskusikan Tantangan Sektor Kelautan dan Perikanan

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan acara halalbihalal berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain untuk mempererat silaturahmi, acara ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi mengenai tantangan serta masa depan sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tengah perubahan global yang dinamis.

Acara ini diprakarsai oleh Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia, Yugi Prayanto, dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia, Mulyadi Jayabaya, serta Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tornanda Syaifullah.

Mulyadi Jayabaya menekankan perlunya optimisme dan sinergi dalam menghadapi tantangan ekonomi, termasuk dampak dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS).

“Tentunya bukan hanya sekadar halalbihalal, tetapi kita juga melihat proyeksi ke depan. Dengan kondisi ekonomi saat ini dan kebijakan Amerika Serikat, kita sudah berdiskusi bersama. Insyaallah, pebisnis tidak boleh pesimistis,” kata Mulyadi dalam acara halalbihalal yang diadakan di sebuah restoran di Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2025).

Yugi Prayanto menekankan perlunya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses negosiasi terkait isu perdagangan internasional, terutama dalam perang tarif yang sedang berlangsung. “Intinya, kita harus memberikan masukan setiap ada isu yang perlu diperbarui terkait masalah perang tarif ini yang sedang tren,” ujar Yugi.

Menurutnya, meskipun negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan dunia usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka. “Jika tarifnya sangat tinggi, tentunya pelaku usaha tidak dapat membeli produk, seperti udang,” jelasnya.

Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan data di sektor perikanan. Ia menyebutkan bahwa pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan tengah mencari solusi untuk memperbaiki big data perikanan. Langkah ini, menurut Yugi, sangat penting untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat. “Setelah big data diperjelas, target pertumbuhan 8 persen bisa dihitung dengan baik,” tambahnya.

Yugi menegaskan bahwa usulan ini sejalan dengan tujuan untuk menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. “Karena dampaknya signifikan bagi nelayan dan petambak kecil yang jumlahnya mencapai jutaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yugi meyakini bahwa isu sosial bisa menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah AS dalam pengambilan keputusan perdagangan. “Amerika Serikat biasanya sangat peduli dengan isu sosial. Mereka juga tidak memiliki swasembada perikanan, jadi pasti membutuhkan perikanan dari kita. Jadi faktor tarik-menarik ini penting,” tandasnya.