Komisi I Anjurkan Kemhan dan TNI Rancang Ulang Pemindahan Gudang Amunisi

JAKARTA – Komisi I DPR RI mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI untuk merancang ulang serta memindahkan gudang amunisi. Hal ini sebagai respons atas ledakan yang terjadi saat pemusnahan amunisi di Garut, Senin (12/5/2025).

Anggota Komisi I DPR, Amelia Anggraini, menyatakan bahwa kejadian ini adalah peringatan serius bahwa pengelolaan amunisi, terutama yang sudah tidak layak, memerlukan standar keselamatan dan disiplin operasi yang optimal.

Terakhir, insiden besar akibat ledakan gudang amunisi yang menewaskan banyak orang terjadi pada tahun 1984 di Cilandak. Amelia mengingatkan agar kejadian kelam tersebut tidak terulang.

“Kami menegaskan kembali kepada TNI dan semua pihak terkait untuk lebih memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap keberadaan gudang amunisi, terutama yang berada di dekat area pemukiman,” ujar Amelia dalam pernyataannya, Selasa (13/5/2025).

Pemeriksaan dan pemusnahan amunisi yang sudah kedaluwarsa, lanjutnya, harus dilakukan dengan pengamanan ketat, dan area pemusnahan harus bebas dari aktivitas penduduk.

“Kami mendorong Kementerian Pertahanan dan pimpinan TNI segera memindahkan dan merancang ulang semua gudang amunisi TNI dengan mempertimbangkan perubahan demografi dan tata ruang,” tambahnya.

Sementara itu, Komisi I juga meminta agar standar keamanan pemusnahan amunisi diperbarui secara nasional. Menurut Amelia, sangat penting untuk menutup celah interaksi warga dengan bahan berbahaya, baik secara langsung maupun melalui aktivitas informal.

“Kami menyadari bahwa sebelumnya penempatan gudang amunisi mungkin berada di lokasi terpencil, tetapi seiring pertumbuhan penduduk, bisa jadi area itu kini menjadi padat penduduk. Oleh karena itu, perubahan populasi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko yang ada,” jelasnya.

Komisi I mendukung penuh TNI AD untuk melaksanakan investigasi menyeluruh dan independen terkait insiden ini. Dia menegaskan bahwa semua rekomendasi hasil investigasi harus dijalankan dengan serius agar peristiwa seperti ini tidak terulang.

“Ke depan, dalam setiap rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, Komisi I DPR RI akan terus meninjau dan mengawasi sistem pengelolaan amunisi dan gudang persenjataan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan prajurit dan masyarakat,” tutupnya.