Di Tengah Konflik, Pakistan Amankan Pinjaman IMF Rp16,3 Triliun

JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) telah memberikan persetujuan untuk program pinjaman Pakistan setelah menyelesaikan tinjauan pertama dalam Extended Fund Facility (EFF), memungkinkan pencairan sekitar USD1 miliar atau setara dengan Rp16,3 triliun (berdasarkan kurs Rp16.311 per USD).

Pencairan ini menjadikan total pendanaan dalam fasilitas EFF bernilai USD7 miliar selama 37 bulan menjadi USD2,1 miliar. Menurut pernyataan IMF, “Ini memberikan dukungan signifikan bagi pembiayaan eksternal Pakistan saat negara tersebut melanjutkan usaha untuk menstabilkan ekonomi,”.

Selain itu, dewan eksekutif IMF menyetujui permintaan Pakistan untuk fasilitas baru senilai USD1,4 miliar di bawah Resilience and Sustainability Facility (RSF) guna meningkatkan ketahanan terhadap iklim dan bencana.

Fasilitas RSF ini bertujuan membantu Pakistan mengatasi kerentanan terkait perubahan iklim dengan meningkatkan efisiensi investasi publik, memperbaiki pengelolaan sumber daya air, dan memperkuat koordinasi dalam respons terhadap bencana.

Ekonomi Pakistan

IMF mencatat kemajuan dalam kinerja Pakistan di bawah EFF meskipun ada tantangan global, dengan surplus fiskal primer sebesar 2% dari PDB pada paruh pertama tahun 2025, menjaga jalur untuk mencapai target akhir tahun sebesar 2,1%.

Inflasi mengalami penurunan tajam menjadi hanya 0,3% pada bulan April, yang merupakan angka terendah dalam sejarah, memungkinkan Bank Negara Pakistan (SBP) untuk menurunkan suku bunga.

“Kebijakan moneter harus tetap ketat dan didasarkan pada data untuk memastikan inflasi tetap sesuai target SBP,” ujar Wakil Direktur Pelaksana IMF, Nigel Clarke.

Ia juga menekankan bahwa nilai tukar yang lebih fleksibel akan membantu menyerap guncangan eksternal dan domestik serta mendukung pemulihan cadangan. Clarke juga mendesak tindakan cepat untuk menangani lembaga keuangan yang kekurangan modal.

Cadangan devisa Pakistan mencapai USD10,3 miliar pada akhir April 2025, meningkat dari USD9,4 miliar pada Agustus 2024, dan diproyeksikan akan naik menjadi USD13,9 miliar pada akhir Juni. Namun, risiko terhadap prospek negara tetap tinggi akibat ketidakpastian kebijakan ekonomi global, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan kerentanan domestik yang berkelanjutan.

Clarke mendorong pihak berwenang untuk mempertahankan kebijakan makroekonomi yang solid dan mempercepat reformasi untuk melindungi kemajuan ekonomi terbaru serta mendukung pertumbuhan yang lebih kuat, berkelanjutan, dan dipimpin oleh sektor swasta dalam jangka menengah.