Laporan Global Rights Compliance Soroti Dugaan Kerja Paksa di Sektor Penting China

JAKARTA – China kembali menjadi perhatian dunia terkait dengan praktik kerja paksa, kali ini dalam rantai pasokan mineral penting dari wilayah Xinjiang ke berbagai merek multinasional. Penemuan ini menjadi sumber kontroversi sekaligus tantangan bagi pemerintahan Presiden Xi Jinping, yang selama ini berusaha menampilkan Xinjiang sebagai simbol kestabilan dan kemajuan ekonomi.

Meskipun sebelumnya China telah mendapatkan kritik atas penggunaan kerja paksa dalam produksi kapas, laporan terbaru menunjukkan praktik serupa tersebar ke berbagai industri, mengancam rantai pasok global secara signifikan.

Sebuah laporan dari Global Rights Compliance (GRC) di Belanda mengungkap bahwa China secara terbuka menerapkan kerja paksa di luar sektor kapas. Dilaporkan bahwa sejumlah merek global mungkin terkait dengan mineral penting seperti titanium, lithium, berilium, dan magnesium yang bersumber dari Xinjiang. Mineral-mineral ini sangat penting bagi industri dirgantara, otomotif, pertahanan, dan elektronik.

Mengutip dari European Times, laporan tersebut mengidentifikasi 77 perusahaan pemasok China yang terlibat dalam ‘program transfer tenaga kerja’ yang dikelola pemerintah. Program ini merupakan bagian dari kebijakan penindasan, di mana Uyghur dan minoritas Muslim lainnya dipaksa bekerja di pabrik-pabrik di bawah pengawasan ketat negara, sebagai kelanjutan dari kampanye asimilasi dan penahanan massal China.

Organisasi hak asasi manusia ini mendesak perusahaan di seluruh dunia untuk segera melakukan audit transparan terhadap rantai pasok mereka atau menghadapi risiko terlibat dalam praktik perbudakan modern.