Warga Babelan Ajukan Laporan ke Komnas HAM Terkait Program Barak Militer oleh Dedi Mulyadi

BEKASI – Adhel Setiawan, seorang orang tua dari Babelan, Kabupaten Bekasi, mengajukan laporan terhadap program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM). Laporan ini diajukan karena program yang melibatkan siswa nakal di Barak Militer dianggap melanggar hak asasi manusia.

“Sebagai orang tua, saya merasa ini melanggar hak anak, hak asasi mereka sebagai manusia yang dijadikan objek,” ujar Adhel ketika ditemui di rumahnya di Babelan, Kabupaten Bekasi, Senin (12/5/2025).

Adhel menekankan bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat yang unik. Tidak semua anak harus diperlakukan sama dengan mengikuti program di barak militer.

“Anak-anak adalah manusia yang memiliki kemauan, harkat, martabat, karsa, dan bakat yang sudah ada sejak mereka lahir, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” tambahnya.

Adhel juga berpendapat bahwa program ini mencerminkan keputusasaan pemerintah dalam menangani kenakalan remaja. Pendidikan di barak militer dianggap sebagai solusi karena ketidakmampuan dalam mendidik anak-anak yang bermasalah. “Saya melihat kebijakan ini sebagai langkah putus asa,” tuturnya.

Hingga saat ini, Adhel tidak mengetahui kurikulum, metode pembinaan, dan tenaga pendidik di barak militer tersebut. Dia juga mempertanyakan jaminan perbaikan perilaku setelah anak-anak menyelesaikan pendidikan di sana.

“Tidak ada jaminan bahwa dengan memasukkan anak ke barak, perilaku mereka akan membaik setelah keluar,” katanya.

Untuk informasi tambahan, Adhel mengajukan laporan terhadap program Dedi Mulyadi ke Komnas HAM pada Kamis, 8 Mei 2024, dengan didampingi oleh LBH Pendidikan Indonesia.