Menanti Langkah Wapres Gibran dalam Mengatasi Konflik Papua

Abdul Haris Fatgehipon
Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ

Konflik di tanah Papua sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda menuju perdamaian. Kesedihan dan penderitaan terus dirasakan di tanah Papua, yang sering disebut sebagai potongan surga yang jatuh ke bumi.

Konflik yang berlangsung terus menelan korban jiwa. Berdasarkan laporan Komnas HAM pada tahun 2024, korban jiwa akibat konflik di Papua mencapai 61 orang. Belum lagi kerugian harta benda dan trauma yang dialami masyarakat akibat konflik ini.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat memberikan materi pada Seminar Nasional Pengalaman Resolusi Konflik dan Perdamaian serta Lustrum XV dan Dies Natalis ke-75 Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2024, menyatakan bahwa pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Wapres JK ingin menyelesaikan konflik Papua. Namun, Presiden Jokowi menghendaki agar masalah Papua diselesaikan langsung olehnya. Wapres JK tidak diberi peran dalam penyelesaian permasalahan di Papua.

Presiden Jokowi di periode pertamanya memberikan perhatian besar kepada Papua dengan berbagai kebijakan, seperti pembangunan Jalan Trans Papua dan penetapan BBM satu harga. Pada periode kedua, Wapres KH Maruf Amin diberi tugas menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua. Wapres beberapa kali mengunjungi Papua dan meresmikan sejumlah proyek pembangunan fisik di sana. Hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi di periode kedua, tanda-tanda perdamaian di Papua belum muncul.

Menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, konflik di Papua belum mereda. Bahkan, konflik semakin meningkat. Korban jiwa terus bertambah di kalangan masyarakat sipil dan anggota OPM. Insiden penembakan Kepala BIN Daerah Papua Brigjen I Gusti Putu Danny pada 26 April 2021, menunjukkan betapa rawannya keamanan di Papua. Saat konflik di Timor Timur, Aceh, dan Ambon, tidak ada perwira tinggi yang tewas ditembak oleh pemberontak.

OPM melakukan teror langsung kepada warga sipil, TNI, dan Polri di wilayah perkotaan. Mereka tidak hanya mengandalkan strategi perang gerilya. Kini, OPM menggunakan media sosial untuk propaganda dan teror verbal terhadap pemerintah daerah dan masyarakat sipil. OPM juga memanfaatkan media sosial untuk membangun opini publik dan dukungan internasional bagi kemerdekaan Papua.

Baca Juga: Mendagri Pastikan Wapres Gibran Tak Bakal Menetap di Papua

Di era pemerintahan saat ini, publik berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menyelesaikan konflik di Papua. Presiden Prabowo Subianto, sejak awal menjabat, aktif melakukan kunjungan diplomasi internasional. Dalam pidato di berbagai forum internasional, Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya menjaga perdamaian regional dan global.