ISLAMABAD

Menteri Informasi dan Penyiaran Pakistan, Attaullah Tarar, menyatakan bahwa “seluruh bangsa” mendukung angkatan bersenjata negara mereka dan setuju untuk melakukan pembalasan terhadap India. Situasi ini mengkhawatirkan karena kedua negara yang sedang berselisih ini memiliki senjata nuklir.

“Kami adalah bangsa yang cinta damai, tetapi jika kami ditantang, seluruh rakyat akan bersatu merespons dan melawan agresi India, serta mendukung kekuatan bersenjata Pakistan,” ungkap Tarar dalam wawancaranya dengan TRT World Turki, yang cuplikannya diposting di akun X milik pemerintah Pakistan.

Lebih lanjut, Perdana Menteri Pakistan mengutuk serangan India yang dinilainya “pengecut” dan “tidak beralasan” di platform X.

“Pakistan memiliki hak penuh untuk merespons serangan India yang tidak beralasan ini dengan tegas — dan tanggapan yang tegas telah dilakukan,” tulis Sharif, berdasarkan terjemahannya.

“Seluruh bangsa bersatu mendukung angkatan bersenjatanya, dan moral serta tekad kami tetap kokoh,” tambahnya.

Di sisi lain, mantan menteri luar negeri Pakistan, Hina Rabbani Khar, menyatakan bahwa India ‘bermain api’. Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, Hina Rabbani Khar mengatakan keputusan India untuk meluncurkan serangan rudal kepada negara bersenjata nuklir lain adalah “seperti bermain api”.

Baca Juga: Ancaman Konflik Nuklir antara Pakistan dan India

“Hal ini menunjukkan bahwa India merasa memiliki kebebasan untuk bertindak sebagai hakim, juri, dan algojo,” kata Rabbani Khar. “Mereka akan mengirimkan rudal ke negara lain yang juga memiliki senjata nuklir karena mereka berpikir dapat lolos begitu saja.”

Mantan menteri tersebut menegaskan bahwa Pakistan telah berulang kali memberi peringatan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai tindakan India. “Tanda-tanda peringatan terlihat jelas dan ancamannya semakin meningkat,” katanya.

Rabbani Khar berbicara kepada Al Jazeera dari bandara di Doha, Qatar, karena dia tidak dapat kembali ke Pakistan akibat gangguan penerbangan setelah serangan India. Dia menggambarkan tindakan tersebut sebagai “tidak beralasan, tidak berdasar, dan jelas melanggar hukum internasional”.