JAKARTA

Beberapa tokoh perempuan Indonesia mengadvokasi implementasi nyata dari resolusi internasional terkait Women, Peace, and Security (WPS), khususnya dalam diplomasi pertahanan dan keputusan politik. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Irine Yusiana, menyoroti masih kurangnya pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam bidang perdamaian dan keamanan.

Irine menekankan bahwa tanpa partisipasi perempuan, upaya perdamaian dan keamanan menjadi tidak realistis. Ia menyoroti pentingnya kebijakan afirmatif agar perempuan dapat berperan secara setara. “Kuncinya adalah afirmasi. Jika perempuan ingin maju dan berdaya bersama laki-laki untuk menciptakan dunia yang lebih baik,” ujarnya dalam Seminar Peran Strategis Sektor Pertahanan dalam Agenda Women, Peace, and Security (WPS) di Universitas Pertahanan, Rabu (7/5/2025).

Irine juga menegaskan bahwa komitmen terhadap pengarusutamaan gender harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar retorika. Ia menyatakan bahwa Indonesia telah memelopori partisipasi perempuan di tingkat global, termasuk di PBB.

Namun, dia melanjutkan, kemajuan tidak hanya diukur dari jumlah perempuan di parlemen, tetapi juga dari seberapa banyak regulasi yang mendukung kesetaraan gender. “Saat ini, tuntutan untuk WPS bukan lagi sekadar slogan. Ini adalah pekerjaan rumah kita bersama,” tambahnya.

Irine juga menyebutkan peran parlemen dunia, termasuk forum internasional seperti di Uzbekistan, yang kini mulai menjadikan perempuan sebagai aktor utama dalam penanganan konflik.

Dia mendorong sinergi antara parlemen dan eksekutif, serta pentingnya pendidikan dan standar global yang mendukung keanggotaan Indonesia di organisasi internasional strategis. “Akan sangat tidak masuk akal jika perempuan tidak dilibatkan dalam pembahasan penanganan konflik,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR, Desy Ratnasari, menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Ia merujuk pada Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB yang menegaskan peran perempuan dalam perdamaian global.

“Perempuan harus menjadi pengambil keputusan dan subjek aktif dalam pelaksanaan pertahanan,” kata Desy.

Ia menekankan bahwa jika perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan sepenuhnya mencerminkan kepentingan dan kebutuhan perempuan.