Desakan DPR: Pemerintah Harus Terbuka Soal Kasus Beras Oplosan

JAKARTA – Daniel Johan, anggota Komisi IV DPR, menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menyatakan adanya keterlibatan perusahaan besar dalam kasus beras oplosan. Ia mendorong agar pemerintah bersikap terbuka dengan mengungkapkan identitas perusahaan tersebut kepada publik.

“Pemerintah tidak boleh menutup-nutupi identitas pelaku, terutama jika perusahaan besar terlibat dalam tindakan curang yang merugikan masyarakat. Ini adalah masalah serius karena berkaitan dengan bahan pokok yang sangat penting,” kata Daniel pada Rabu (23/7/2025).

Baca juga: Beras Oplosan Marak Beredar, Asosiasi: Pedagang Pasar Kerap Disalahkan

Legislator dari PKB tersebut menegaskan bahwa praktek beras oplosan adalah tindakan yang melanggar hak konsumen serta merugikan petani dan pelaku usaha yang jujur. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya mengungkap nama perusahaan, tetapi juga menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan bahwa perusahaan besar kebal hukum. Jika terbukti bersalah, pemerintah harus memberikan sanksi maksimal, bahkan mencabut izin usaha,” tegasnya.