JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana menyarankan agar proyek revisi sejarah yang diusulkan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dihentikan bila bersifat pilih-pilih dan tidak menyeluruh.

Pernyataan ini muncul setelah Fadli Zon menyebut bahwa peristiwa pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998 hanyalah rumor.

Pandangan subjektif tersebut tidak dapat menghapuskan fakta bahwa peristiwa menyedihkan dalam tragedi 1998 memang terjadi. “Apa yang dianggap tidak ada oleh Menteri Kebudayaan, bukan berarti tidak terjadi,” kata Bonnie, Rabu (18/6/2025).

Dia menilai bahwa Fadli Zon yang menginisiasi proyek penulisan ulang sejarah Indonesia mestinya tidak menyuburkan budaya penyangkalan terhadap tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa dalam kerusuhan rasial tahun 1998.

“Jika tujuan penulisan sejarah adalah untuk mempersatukan, mengapa cara berpikirnya parsial dengan mempersoalkan istilah massal atau tidak dalam kekerasan seksual tersebut, sementara laporan TGPF jelas menyebutkan ada lebih dari 50 korban pemerkosaan,” ungkapnya.

Legislator dari PDIP ini menambahkan, karya sejarah akan bermanfaat bagi generasi mendatang bukan hanya karena penuh dengan cerita kepahlawanan yang inspiratif. Pengalaman kolektif yang menyakitkan dalam sejarah bangsa juga dapat menjadi pelajaran.

Bonnie mengingatkan bahwa penyangkalan terhadap peristiwa kelam pada kerusuhan Mei 1998 hanya akan memperdalam luka batin para korban dan keluarganya serta masyarakat yang terlibat dalam tragedi berdarah era reformasi. Apalagi jika disebut sebagai rumor tanpa bukti.