BANGKOK – PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Ditangguhkan Terkait Kebocoran Pembicaraan Telepon

Mahkamah Konstitusi Thailand telah menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya sambil menunggu penyelidikan terkait pelanggaran etika atas kebocoran percakapan telepon dengan seorang pejabat senior Kamboja. Peristiwa ini memberikan tekanan lebih lanjut pada dinasti politik yang memimpin di Thailand.

Pengadilan menerima petisi dari 36 senator yang menuduh Paetongtarn tidak bersikap jujur dan melanggar standar etika, yang dianggap melanggar konstitusi, terkait percakapan telepon yang bocor dengan mantan pemimpin berpengaruh Kamboja, Hun Sen.

Selama penyelidikan berlangsung, Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit akan menjalankan tugas perdana menteri sementara pengadilan mempertimbangkan kasus terhadap Paetongtarn, yang memiliki waktu 15 hari untuk memberikan tanggapan.

Paetongtarn akan tetap menjabat dalam kabinet sebagai menteri kebudayaan baru setelah terjadinya perombakan kabinet.

Kontroversi ini bermula dari panggilan telepon yang terjadi pada 15 Juni dengan Hun Sen, yang bertujuan untuk meredakan ketegangan yang meningkat di perbatasan antara kedua negara.

Dalam percakapan tersebut, Paetongtarn, yang berusia 38 tahun, menyebut Hun Sen sebagai “paman” dan mengkritisi seorang komandan militer Thailand, yang dianggap sebagai garis merah di negara di mana militer memiliki pengaruh kuat.

Ia kemudian meminta maaf dan menyatakan bahwa ucapannya adalah bagian dari strategi negosiasi.

Kebocoran percakapan tersebut menimbulkan kemarahan di dalam negeri dan menyebabkan koalisi Paetongtarn kehilangan mayoritas yang signifikan, karena satu partai penting meninggalkan aliansi dan diperkirakan akan segera mengajukan mosi tidak percaya di parlemen, sementara kelompok-kelompok protes menuntut perdana menteri untuk mundur.