Politikus Israel, PBB, dan Negara-negara Arab Menolak Rencana Kamp di Rafah, Ini 5 Alasannya

GAZA – Dua mantan pemimpin politik Israel, Yair Lapid dan Ehud Olmert, mengkritik rencana dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait pembangunan yang disebut sebagai ‘kota kemanusiaan’ di selatan Gaza. Mereka menyatakan bahwa rencana ini pada dasarnya menahan warga Palestina dalam ‘kamp’.

Pernyataan keras ini disampaikan oleh Lapid dan Olmert pada hari Minggu, di saat pasukan Israel terus melakukan serangan di Gaza, yang mengakibatkan setidaknya 95 warga Palestina tewas pada hari itu.

1. Bentuknya Lebih Mirip Kamp Konsentrasi Ketimbang Kota Kemanusiaan

Lapid, yang memimpin partai oposisi terbesar di Israel, menuturkan kepada Radio Angkatan Darat Israel bahwa tidak ada hal positif yang bisa dihasilkan dari rencana pembangunan ‘kota kemanusiaan’ di lokasi reruntuhan kota Rafah.

Dia menyebut rencana tersebut sebagai ide yang buruk dari berbagai sudut pandang—baik keamanan, politik, ekonomi, maupun logistik.

Lapid, yang sempat menjabat sebagai perdana menteri Israel selama enam bulan pada tahun 2022, menambahkan bahwa menyebut kota kemanusiaan sebagai kamp adalah sebuah kiasan, namun jika keluar dari tempat tersebut dilarang, maka itu adalah kamp konsentrasi.

Menurut otoritas Israel, ‘kota kemanusiaan’ ini awalnya akan dijadikan tempat bagi 600.000 warga Palestina yang saat ini berada di tenda-tenda di daerah padat penduduk al-Mawasi di pesisir selatan Gaza. Namun, rencananya adalah untuk memindahkan lebih dari dua juta warga enklave ke sana.

Citra satelit memperlihatkan bahwa pasukan Israel telah meningkatkan aktivitas pembongkaran di Rafah dalam beberapa bulan terakhir. Pada 4 April, bangunan yang hancur berjumlah sekitar 15.800, dan jumlah ini meningkat menjadi 28.600 pada 4 Juli.

2. Risiko Terjadinya Pembersihan Etnis Palestina

Olmert, yang menjabat sebagai perdana menteri Israel dari 2006 hingga 2009, juga mengkritik keras rencana tersebut.