Lingkungan

Prabowo Hentikan Izin Tambang Nikel, Akademisi: Lindungi Ekosistem & Dukung Pembangunan Berkelanjutan di Raja Ampat

Prabowo Hentikan Izin Tambang Nikel, Akademisi: Lindungi Ekosistem & Dukung Pembangunan Berkelanjutan di Raja Ampat

JAKARTA – Tindakan tegas yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghentikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan di wilayah Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendapat dukungan dan respons positif dari berbagai kalangan, termasuk akademisi. Wakil Rektor IV Universitas Jakarta (UNIJA), Andi Muhammad Yuslim Patawari, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan masa depan pariwisata di salah satu destinasi terbaik dunia tersebut.

“Eksploitasi tambang itu mengubah alam dan memerlukan waktu yang lama untuk pemulihannya. Sedangkan Raja Ampat adalah anugerah alam yang diberikan Tuhan, destinasi wisata ini harus dijaga kelestariannya,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Pria yang akrab disapa AYP ini juga menegaskan bahwa Raja Ampat yang terletak di Papua Barat adalah titipan Tuhan yang penuh berkah dan menjadi karunia. Kawasan ini menyediakan devisa bagi pendapatan negara dan penghasilan berkelanjutan bagi masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi tindakan tegas Presiden Prabowo dalam isu tambang di Raja Ampat,” tambah AYP dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menyatakan bahwa langkah tegas pemerintah ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh dunia usaha. Ia menjelaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam di kawasan sensitif seperti Raja Ampat akan menimbulkan kerusakan besar yang sulit dipulihkan. Ia menekankan bahwa menjaga Raja Ampat adalah prioritas karena nilainya jauh lebih tinggi daripada hasil tambang.

Meski mendukung penuh pencabutan izin tersebut, AYP yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo menyoroti aspek sosial yang perlu segera ditangani oleh pemerintah. Ia mengingatkan agar nasib para pekerja yang terkena dampak dari penutupan aktivitas tambang ini dapat diperhatikan secara serius untuk mencegah munculnya masalah sosial baru.