Program Makan Bergizi Gratis: Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045
Program Makan Bergizi Gratis: Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto adalah wujud pelaksanaan amanat UUD 1945. Program ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Topik ini dibahas dalam diskusi interaktif yang diadakan oleh Pusat Kajian Strategis Indonesia (Pustaka Institute Indonesia), mengangkat tema “Kehadiran Program MBG Sebagai Pemenuhan Gizi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045” di Tebet, Jakarta Selatan.
Narasumber yang hadir mencakup Sekjen Pejuang Muda Demokrat Wawan Sugianto, Akademisi Andra Bani Sagalane, Pengamat Politik Hadi Suprapto Rusli, dan Sekjen DPP Papera Nandang Sudrajat.
Wawan Sugianto menjelaskan bahwa kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah implementasi dari Sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat. Program ini memungkinkan anak-anak Indonesia, terutama dari kalangan menengah ke bawah, untuk mendapatkan makanan bergizi yang mereka butuhkan.
Tim Fanta Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 juga menyoroti adanya penolakan terhadap MBG di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Provinsi Papua. Menurut Wawan, hal ini disebabkan oleh kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Program MBG adalah kebijakan yang baik untuk anak-anak Indonesia, terutama di Wilayah Timur, karena ini adalah agenda pemerintah pusat untuk memastikan distribusi makanan bergizi yang merata. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar memperhatikan distribusi MBG, terutama di wilayah Indonesia Timur,” ujarnya.
Wawan juga menekankan pentingnya menjaga agar program positif seperti MBG tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, Andra Bani Sagalane menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu harus berlandaskan hukum. MBG merupakan turunan dari UUD 1945 karena seluruh rakyat harus mendapatkan pangan yang cukup.
