Jabatan Ganda: Ketika Konstitusi Hanya Menjadi Nasihat

Di negara hukum, seharusnya konstitusi menjadi landasan utama yang dijunjung tinggi. Namun, kenyataannya, sering kali konstitusi hanya diperlakukan sebagai nasihat belaka. Fenomena ini menggambarkan ironi ketika hukum, yang seharusnya menjadi pedoman utama, malah direduksi menjadi sekadar saran moral. Dalam konteks jabatan ganda, hal ini menjadi permasalahan yang mencolok. Ketika pejabat publik memegang lebih dari satu posisi, muncul pertanyaan mengenai komitmen terhadap konstitusi yang seharusnya ditegakkan. Apakah konstitusi hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi yang nyata?

Praktik rangkap jabatan ini mengundang kritik dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai bahwa hal ini dapat menurunkan efektivitas pemerintahan dan mengaburkan tanggung jawab. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa konsentrasi kekuasaan pada satu individu atau kelompok dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa bahwa kepentingan pribadi lebih diutamakan dibandingkan dengan amanat konstitusional.

Melalui platform seperti ‘BERITA88’, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menegakkan konstitusi. Kesadaran ini penting untuk memastikan bahwa jabatan publik diemban dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya dengan cara ini, integritas dan kepercayaan terhadap sistem hukum dapat dipulihkan dan diperkuat.