Satpol PP Bongkar Tenda Demonstran Tolak UU TNI, Parkir Liar di Tanah Abang Dibiarkan, Pramono Kesal

JAKARTA – Gubernur Jakarta Pramono Anung merasa kesal dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mengambil tindakan membongkar tenda demonstran yang menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan Gedung DPR pada tanggal Rabu (9/4/2025), sementara parkir liar di Tanah Abang tetap dibiarkan menjamur. Pramono memberi teguran kepada Satpol PP.

“Untuk urusan parkir liar seperti itu, itulah tugas Satpol PP. Bukan mengusir orang yang ingin berunjuk rasa menggunakan tenda. Bahkan kemarin ada yang mendirikan tenda di depan kantor saya selama sebulan pun tidak masalah,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, Satpol PP tidak seharusnya menangani hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab mereka. Salah satu lokasi parkir liar di Tanah Abang, Jakarta Pusat, baru-baru ini menjadi viral di media sosial karena seorang juru parkir liar meminta tarif sebesar Rp60 ribu untuk parkir mobil.

Pramono menambahkan, “Demokrasi harus dijaga, tetapi kita tidak boleh mengurus hal-hal yang bukan menjadi tugas kita. Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan parkir di berbagai tempat,” jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan berkolaborasi dengan aparat berwenang, terutama kepolisian, untuk menertibkan parkir liar di Jakarta. Masalah parkir di Jakarta menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi siapa pun yang mengelolanya.

“Salah satu tugas utama Satpol PP, bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, adalah menata urusan perparkiran. Saya baru menyadari bahwa parkir di Jakarta ini adalah sumber penghasilan yang sangat besar bagi pengelolanya,” tambahnya.

“Saya sudah sampaikan dalam rapat internal kami. Contohnya, Pasar Kramat Jati yang memiliki luas 15 hektare. Ternyata banyak pihak yang ingin mengelola parkir di sana, termasuk di Tanah Abang,” tutupnya.