Terungkap! Sheikh Zayed Pernah Meragukan Perlindungan AS untuk Pemimpin Arab saat Krisis

ABU DHABI – Dokumen rahasia dari pemerintah Inggris yang baru-baru ini ditemukan mengungkap pandangan mengejutkan dari pendiri Uni Emirat Arab, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Ternyata, beliau pernah meragukan dedikasi Amerika Serikat (AS) dalam melindungi para pemimpin Arab, yang merupakan sekutu Washington, saat menghadapi krisis politik atau pemberontakan rakyat.

Keraguan ini disampaikan langsung oleh Sheikh Zayed dan keponakannya yang juga menjabat sebagai Kepala Staf, Sheikh Surour, dalam sebuah pertemuan dengan Julian Amery—anggota Parlemen Inggris dari Partai Konservatif—pada Mei 1986 di Abu Dhabi. Pertemuan tersebut berlangsung ketika Richard Murphy, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Timur Dekat dan Asia Selatan, sedang melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab.

Menurut catatan yang kini tersedia di Arsip Nasional Inggris dan diungkap oleh MEMO (Middle East Monitor), kedua pemimpin Emirat tersebut mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap ketidakmampuan Presiden Ronald Reagan pada masa itu untuk meyakinkan Kongres AS agar menyetujui penjualan senjata kepada negara-negara Arab yang bersahabat.

“Jika perang Iran-Irak benar-benar meluas ke Teluk, apakah Pemerintah Amerika akan bertindak untuk melindungi negara-negara Teluk seperti yang mereka janjikan, atau apakah Kongres dan opini publik Amerika akan menghalangi mereka?” tanya Sheikh Zayed dan Sheikh Surour, sebagaimana dicatat oleh Amery.

Kegelisahan mereka muncul akibat krisis regional yang dipicu oleh perang Iran-Irak yang sudah berlangsung sejak 1980, serta oleh sejarah “pengkhianatan” AS terhadap para pemimpin sekutu yang jatuh akibat tekanan dari rakyat.

Contoh dari Iran, Filipina, hingga Haiti

Dalam catatannya kepada Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher saat itu, Amery menyebut bahwa ketidakpuasan terhadap AS di kalangan elite UEA merupakan “fitur paling mencolok” pada masa itu. Dia menulis bahwa keraguan ini bukan hanya karena dukungan AS kepada Israel, tetapi lebih disebabkan oleh ketidakmampuan Washington dalam menerapkan kebijakan luar negerinya secara konsisten.