Turki Menghancurkan 121 Km Terowongan di Suriah Utara Sejak Awal Tahun

ANKARA – Militer Turki telah berhasil menghancurkan sekitar 121 kilometer terowongan di wilayah utara Suriah, dekat perbatasan negara tersebut, dalam sebuah operasi militer yang sedang berlangsung.

Informasi ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Nasional Turki pada Kamis (17/4/2025), seperti dilaporkan oleh BERITA88.

Dalam briefing di Ankara, juru bicara Kementerian Pertahanan Turki, Zeki Akturk, menjelaskan kepada media bahwa berbagai upaya dilakukan untuk membangun perdamaian, keamanan, dan stabilitas yang berkelanjutan di zona operasi Turki di Suriah serta memfasilitasi kembalinya warga Suriah ke lingkungan yang aman.

Akturk menjelaskan, “Sebagai bagian dari operasi penghancuran terowongan yang dimulai pada 8 Januari 2025, hampir 66 kilometer terowongan telah dihancurkan di wilayah Tel Rifat dan 55 kilometer di wilayah Manbij.”

Terowongan-terowongan ini diduga digunakan oleh kelompok teroris di daerah tersebut.

“Upaya untuk mendeteksi dan menghancurkan ranjau, alat peledak rakitan, dan terowongan di wilayah tersebut terus dilakukan tanpa henti,” tambahnya.

Pasukan Turki telah ditempatkan di wilayah perbatasan utara Suriah untuk mencegah pembentukan koridor teroris yang bisa mengancam keamanan Turki dan penduduk setempat.

Lebih lanjut, Akturk menyebutkan bahwa sejak awal tahun, 1.465 orang telah ditangkap saat mencoba menyeberangi perbatasan secara ilegal, sementara 23.709 orang lainnya berhasil dicegah.

Konflik Turki dan Israel di Suriah

Mengenai pembahasan mekanisme de-konflik antara Turki dan Israel di Suriah, sumber dari Kementerian menekankan bahwa ini bukanlah normalisasi hubungan.

“Mekanisme non-konflik antara Turki dan Israel bukanlah bentuk normalisasi,” kata sumber tersebut. “Ini adalah struktur komunikasi dan koordinasi yang bertujuan untuk mencegah konflik langsung antara kedua negara, memastikan operasi militer di Suriah dilakukan dengan aman dan terkendali, serta menghindari insiden yang tidak diinginkan.”

Menanggapi pengumuman terbaru Yunani mengenai Rencana Tata Ruang Laut di Mediterania Timur dan Laut Aegea, Kementerian mengutuk tindakan tersebut, menyebutnya ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional.

Kementerian menegaskan bahwa pembagian zona maritim yang adil dan legal di wilayah tersebut hanya dapat dicapai melalui dialog dan niat baik bersama, serta menolak tindakan Yunani yang mengabaikan sengketa yang sedang berlangsung.