UI Selenggarakan Diskusi Strategis tentang OECD, BRICS, dan Masa Depan Sumber Daya Nasional

JAKARTA – Usaha Indonesia menuju keanggotaan OECD membuka diskusi baru mengenai kebijakan luar negeri, posisi Indonesia di BRICS, serta pengelolaan sumber daya mineral kritis. Diskusi ini dilaksanakan dalam seminar yang diadakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Universitas Indonesia dan Indonesian Institute of Advanced International Studies (INADIS) di Auditorium Juwono Sudarsono, Universitas Indonesia, pada Rabu (7/5/2025).

Diskusi ini dimoderatori oleh Suzie Sudarman, co-Founder INADIS, dan dihadiri oleh akademisi, peneliti, serta pakar kebijakan yang menekankan pentingnya penyusunan strategi nasional yang lebih visioner, inklusif, dan memiliki daya tawar tinggi.

Dalam diskusi yang bertajuk “Indonesia’s Accession to the OECD: Implications for BRICS, Critical Minerals, and the Role of a Rising China”, para panelis menyarankan agar Indonesia menyikapi peluang aksesi ke OECD serta kemitraan dengan BRICS dan China dengan strategi yang cermat, untuk menghindari ketergantungan dan memperkuat posisi tawarnya dalam tatanan ekonomi-politik global yang semakin kompetitif dan dinamis.

Iwan Setiawan, Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN, dalam pidato utamanya menyoroti bahwa posisi geologis unik Indonesia membuatnya kaya akan mineral kritis seperti nikel, bauksit, tembaga, dan logam tanah jarang (rare earth elements/REE). Namun, meskipun memiliki potensi besar, eksplorasi dan pengolahan mineral kritis di Indonesia masih dalam tahap awal dan belum terintegrasi dengan baik antara sektor hulu dan hilir.

Menurut regulasi terbaru dari Kementerian ESDM, mineral disebut kritis jika menjadi bahan baku industri strategis, memiliki risiko tinggi terhadap pasokan, dan tidak memiliki pengganti yang layak. Saat ini, Nikel menjadi salah satu mineral kritis utama bagi Indonesia. Di tengah dominasi China dalam teknologi pemrosesan REE, Indonesia dianggap perlu memperkuat kapasitas teknologinya sendiri agar tidak terperangkap dalam ketergantungan struktural.

Oleh karena itu, dukungan kebijakan, percepatan riset, dan pengembangan hilirisasi industri menjadi kunci bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih strategis dalam rantai pasok global mineral kritis.