JAKARTA

Pemerintah memiliki rencana untuk menjadikan program barak militer bagi anak bermasalah sebagai kebijakan nasional. Gagasan ini didorong oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Sebelumnya, program ini telah diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menganggap bahwa usulan ini merupakan tamparan besar bagi dunia pendidikan di Indonesia dan merupakan pengakuan memalukan atas kegagalan total Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam pelaksanaan mandatnya.

“Bagaimana mungkin, di zaman modern ini, pemerintah justru mempertimbangkan model pendidikan yang kaku dan represif seperti militer sebagai solusi? Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara menyeluruh,” kata Ubaid dalam pernyataan resmi yang diterima pada Jumat (9/5/2025).

Ubaid menegaskan bahwa jika program barak militer benar-benar diimplementasikan, ini akan menjadi bukti nyata bahwa Kemendikdasmen telah menyerah dan gagal total dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk mendidik generasi penerus bangsa.

Sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak, tempat mereka belajar dengan bahagia, berinteraksi dengan sehat, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan membangun karakter yang kuat melalui pendidikan yang humanis dan beradab.

“Memaksakan model barak militer yang penuh dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak, mematikan nalar kritis, dan menciptakan generasi yang tunduk tanpa kemampuan berpikir bebas,” ujar Ubaid.

Oleh karena itu, JPPI dengan tegas menyatakan bahwa usulan ini merupakan kemunduran peradaban dan suatu bentuk keputusasaan yang memalukan dari pemerintah.

“Kami menuntut pembatalan total wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional,” tegas Ubaid.

Ubaid juga menyatakan bahwa JPPI meminta pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak yang mengusulkan ide yang menyesatkan ini. “Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbudristek yang terbukti gagal dalam menjalankan misinya.”