Desakan Pencabutan Program Barak Militer bagi Siswa Bermasalah

Rezekinta Sofrizal, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia, mengimbau Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar menghentikan program yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Menurutnya, program tersebut tidak mencerminkan pendekatan yang manusiawi dalam menangani masalah kedisiplinan di kalangan pelajar.

Rezekinta menegaskan bahwa pendekatan ini perlu dievaluasi karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pihaknya telah melaporkan kebijakan ini kepada Komnas HAM untuk ditindaklanjuti.

Program ini memicu kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip pendidikan yang mengedepankan pembinaan dan perkembangan karakter siswa melalui cara-cara yang lebih mendidik dan empatik.

LBH Pendidikan Indonesia berharap agar pemerintah daerah dapat mencari solusi alternatif yang lebih tepat dan manusiawi dalam mendidik serta membimbing siswa yang mengalami masalah kedisiplinan.