JAKARTA – Komisi I DPR melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. Pertemuan ini diadakan untuk mendiskusikan pentingnya keamanan maritim.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Heryawan, menyatakan bahwa dalam konteks diplomasi hubungan internasional, Indonesia saat ini dianggap belum memiliki Coast Guard yang memadai. Menurutnya, Coast Guard yang kuat harus bertindak sebagai otoritas utama dalam penegakan hukum di laut.

“Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang sering disalahartikan sebagai Coast Guard, belum memiliki kewenangan penuh dalam penyidikan,” ujar pria yang akrab disapa Aher saat membuka rapat.

Aher menjelaskan bahwa saat ini, kewenangan dalam urusan kelautan terbagi di antara berbagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Polri, TNI AL, Bakamla, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bea Cukai, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Meskipun ada banyak lembaga, ternyata tidak ada satu otoritas tunggal. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dalam menangani isu maritim.

Dengan begitu, koordinasi dalam menangani pelanggaran menjadi kurang efisien. Dia menambahkan, dengan banyaknya lembaga yang menangani urusan laut, kebutuhan bahan bakar menjadi besar.

Padahal, lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas yang saling berkaitan. “Jika diintegrasikan menjadi satu lembaga terpadu, tentunya akan lebih efisien secara ekonomi dan dalam menjaga pertahanan keamanan serta penegakan hukum,” katanya.

Legislator dari PKS itu melihat bahwa TNI AL adalah lembaga yang seharusnya menjadi yang utama dalam mengurus masalah kelautan, karena tugasnya meliputi keamanan, penegakan hukum, dan kedaulatan negara.

“Untuk itu, TNI AL perlu membangun hubungan dengan semua pemangku kepentingan terkait keamanan laut berdasarkan prinsip hubungan yang suportif dan kolaboratif,” tutupnya.