Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora yang Juga Menjabat Komisaris di PLN EPI
Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora yang Juga Menjabat Komisaris di PLN EPI
JAKARTA – Taufik Hidayat, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga dan baru-baru ini diangkat sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), memiliki kekayaan sebesar Rp79,6 miliar. Informasi ini diungkapkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Maret 2025.
Dalam pelaporan e-LHKPN tersebut, nilai kekayaan Taufik yang tercatat sebesar Rp79,6 miliar mengalami peningkatan sekitar Rp1 miliar dibandingkan laporan sebelumnya pada 30 Desember 2024 yang menunjukkan kekayaan sebesar Rp78,9 miliar.
Sumber kekayaan utama Taufik adalah aset properti, termasuk tanah dan bangunan yang bernilai Rp49,85 miliar. Aset-aset ini tersebar di berbagai lokasi seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Bandung Barat, dan Karawang Barat.
Di samping aset properti, Taufik juga memiliki kendaraan dan mesin senilai Rp3,51 miliar, dengan salah satu mobil mewahnya, BMW Series 735IL, diperkirakan bernilai Rp2,5 miliar. Aset lainnya termasuk surat berharga senilai Rp14,35 miliar, kas dan setara kas sebesar Rp4,79 miliar, serta harta bergerak lainnya senilai Rp820 juta. Ia juga melaporkan harta lainnya sebesar Rp6,45 miliar.
Dari sisi kewajiban, mantan atlet bulutangkis Indonesia ini hanya memiliki utang sebesar Rp118.160.000, sehingga kekayaan bersihnya tetap di sekitar Rp79,6 miliar. Penunjukan Taufik Hidayat sebagai Komisaris di PLN EPI menambah daftar panjang pencapaiannya, bersama dengan Anggawira, Julizar Idris, dan Nikson Silalahi sebagai Komisaris Utama.
PLN EPI adalah subholding PLN yang bertanggung jawab mengamankan pasokan energi primer nasional, termasuk batu bara, gas pipa, dan LNG. Dalam peran barunya di PLN EPI, Taufik akan memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk membangun cadangan strategis untuk mengantisipasi gangguan geopolitik dan bencana alam.
