Indonesia, Perhatikan Ini! Gubernur Kalimantan Utara Malu Ketergantungan Kebutuhan Pokok pada Malaysia

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, menyatakan kekecewaan dan kekesalannya terkait bagaimana warga yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia lebih mengandalkan Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Zainal, seperti dilaporkan media setempat, merasa malu karena penduduk di daerahnya lebih menggantungkan diri pada negara tetangga daripada pada negaranya sendiri.

“Saya sendiri mengalami perjalanan darat dari Malinau ke Krayan yang memakan waktu tiga hari dua malam,” ungkapnya.

“Bahkan, kami terpaksa bermalam di pinggir jalan akibat kendaraan terjebak lumpur dan hanya bisa ditarik dengan alat berat setelah hujan,” tambahnya.

Keluhan ini telah dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta pada Senin lalu.

Menurut Zainal, kondisi buruk jalan dan jembatan memaksa penduduk membangun jembatan sementara dari kayu gelondongan secara gotong-royong agar pasokan bahan pokok dapat masuk ke wilayah mereka.

Akibat akses yang sulit, harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Misalnya, harga sekarung semen di Krayan mencapai Rp900.000, hampir sama dengan harga di daerah paling terpencil di Papua.

Sebagai informasi, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan subsidi sebesar Rp15 miliar per tahun untuk biaya transportasi orang dan barang ke daerah perbatasan.

Namun, Zainal memperkirakan jumlah tersebut mungkin harus dikurangi tahun ini karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

Untuk mengatasi ketergantungan pada Malaysia, Zainal mengusulkan agar kendaraan milik warga Krayan dengan nomor registrasi Malaysia diberikan status khusus, seperti yang dilakukan di Batam dan Sabang, sehingga tetap dalam pengawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dia juga menyebutkan bahwa pihaknya sedang merencanakan pembangunan jalur penghubung baru antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur untuk memperlancar distribusi bahan pokok dari Samarinda, sehingga mengurangi ketergantungan pada Sarawak.

“Membangun infrastruktur di wilayah perbatasan adalah kunci jika kita ingin memperkuat kedaulatan nasional dan memastikan semua orang mendapatkan perlakuan yang adil,” jelasnya.