Perkuat Tata Kelola Kebijakan, BSKDN Diskusikan Revisi Permendagri untuk Pedoman Penelitian

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya untuk memperkuat tata kelola kebijakan. Langkah ini bertujuan agar kebijakan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berbasis bukti.

Dengan adanya upaya ini, BSKDN berharap bisa mendorong kemajuan dalam pelayanan publik di Indonesia. Revisi atas Permendagri yang menjadi pedoman penelitian diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan efektif untuk pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Diskusi mengenai revisi ini melibatkan berbagai pihak, dengan fokus untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan saat ini tetapi juga mampu menghadapi tantangan masa depan.