Sukses Pertahankan Disertasi, Pimpinan I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana Raih Gelar Doktor

JAKARTA – Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, berhasil meraih gelar doktor dengan predikat pujian. Ia sukses mempertahankan disertasi berjudul ‘Model Kemitraan Strategis BPK dengan Industri Pertahanan: Studi Kasus pada PT Dirgantara Indonesia’ di Gedung Bung Hatta, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, pada Kamis (31/7/2025).

Nyoman Adhi berhasil mempertanggungjawabkan penelitiannya di hadapan tim penguji yang dipimpin oleh Prof Dedi Purwana dengan sekretaris Prof Umi Widyastuti. Dalam sidang terbuka tersebut, para penguji memberikan pertanyaan kritis untuk mengupas lebih dalam isi disertasi Nyoman Adhi.

Prof Kazan Gunawan, sebagai salah satu penguji, menanyakan harapan Nyoman Adhi yang menjabat Pimpinan 1 BPK RI dari model NAS (Nexus of Accountability and Strategy) yang dibangun dalam disertasinya. Pertanyaan ini mendorong Nyoman Adhi untuk menjelaskan poin-poin penting dari model NAS dalam membangun kemitraan strategis antara BPK dan lembaga lainnya.

Menurut Nyoman Adhi, model NAS meningkatkan peran strategis BPK, tidak hanya dalam memeriksa laporan keuangan atau kepatuhan prosedural, tetapi juga dalam memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dan jelas tentang pengelolaan sumber daya negara, baik dana, aset, maupun sumber daya manusia. Dengan demikian, BPK dapat bertransformasi dari fungsi ‘watchdog’ menjadi mitra strategis yang tidak hanya mengaudit, tetapi juga mengevaluasi, memberikan arahan, dan memfasilitasi koordinasi antar lembaga terkait dalam industri pertahanan.

Pertanyaan kritis lainnya datang dari Prof Komaruddin yang menyoroti potensi perluasan kewenangan BPK serta penerapan model NAS sebagai kebijakan. Menanggapi hal tersebut, Nyoman Adhi menegaskan bahwa Model NAS tidak memperluas kewenangan BPK secara struktural, melainkan menekankan pentingnya peran evaluatif yang antisipatif dan solutif, sesuai dengan tuntutan tata kelola modern.

“BPK tidak mengambil alih peran pelaksana dan regulator, tetapi justru menjadi katalis transparansi dan efektivitas lintas sektor. Jadi, peran aktif BPK dalam Model NAS adalah bentuk adaptasi kelembagaan terhadap tantangan tata kelola nasional, khususnya di sektor industri strategis seperti pertahanan, namun semuanya tetap dalam koridor fungsi evaluatif,” jelasnya.